KETAHANAN NASIONAL

  1. PENGERTIAN

Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, Kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Juga secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.

  1. ASAS -ASAS KETAHANAN NASIONAL

a) Asas Kesejahteraan dan Keamanan

kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional dan merupakan nilai intrinsik yang ada padanya. Dalam realisasinya kondisi kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai dengan menitikberatkan pada kesejahteraan tetapi tidak mengabaikan keamanan. Sebaliknya memberikan prioritas pada keamanan tidak boleh mengabaikan kesejahteraan. Oleh karena itu, keduanya harus selalu ada, berdampingan pada kondisi apapun sebab keduanya merupakan salah satu parameter tingkat ketahanan nasional sebuah bangsa dan negara.

b) Asas komprehensif intergral atau menyeluruh terpadu

Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh menyeluruh dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu

c) Asas mawas ke dalam dan mawas ke luar

Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan

kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Hal itu tidak berarti bahwa ketahanan nasional mengandung sikap isolasi dan atau nasionalisme sempit (chauvinisme).

Mawas ke luar bertujuan untuk dapat mengantisipasi danikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri, serta menerima kenyataan adanya saling interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Untuk menjamin kepentingan nasional, kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional, agar memberikan dampak keluar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar. Namun demikian, interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.

d) Asas kekeluarga

Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong-royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya perbedaan yang harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan.

  1. SIFAT-SIFAT KETAHANAN NASIONAL

Beberapa sifat ketahanan nasional yang ada mingkin akan kami jabarkan seperti dibawah ini :

a)Mandiri

Maksudnya adalah percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan tidak mudah menyerah. Sifat ini merupakan prasyarat untuk menjalin suatu kerjasama. Kerjasama perlu dilandasi oleh sifat kemandirian, bukan semata-mata tergantung oleh pihak lain

b)Dinamis

Artinya tidak tetap, naik turun tergantung situasi dan kondisi bangsa dan negara serta lingkungan strategisnya. Dinamika ini selalu diorientasikan kemasa depan dan diarahkan pada kondisi yang lebih baik.

c)Wibawa

Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional yang berlanjut dan berkesinambungan tetap dalam rangka meningkatkan kekuatan dan kemampuan bangsa. Dengan ini diharapkan agar bangsa Indonesia mempunyai harga diri dan diperhatikan oleh bangsa lain sesuai dengan kualitas yang melekat padanya. Atas dasar pemikiran diatas, maka berlaku logika, semakin tinggi tingkat ketahanan nasional, maka akan semakin tinggi wibawa negara dan pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan nasional.

d)Konsultasi dan kerjasama

Hal ini dimaksudkan adanya saling menghargai dengan mengandalkan pada moral dan kepribadian bangsa. Hubungan kedua belah pihak perlu diselenggarakan secara komunikatif sehingga ada keterbukaan dalam melihat kondisi masing-masing didalam rangka hubungan ini diharapkan tidak ada usaha mengutamakan konfrontasi serta tidak ada hasrat mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata.

  1. CIRI, KEDUDUKAN DAN FUNGSI KETAHANAN NASIONAL

Kedudukan dan fungsi ketahanan nasional dapat dijelaskan sebagai berikut :

a)Kedudukan :

Ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu di implementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan, wawasan nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual, yang didasari oleh Pancasil sebagai landasan ideal dan UUD sebagai landasan konstisional dalam paradigma pembangunan nasional.

b)Fungsi :

Ketahanan nasional nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat inter – regional (wilayah), inter – sektoral maupun multi disiplin. Konsep doktriner ini perlu supaya tidak ada cara berfikir yang terkotak-kotak (sektoral). Satu alasan adalah bahwa bila penyimpangan terjadi, maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga dan sarana, yang bahkan berpotensi dalam cita-cita nasional. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunman nasional disegala bidang dan sektor pembangunan secara terpadu, yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan program.

CIRI KETAHANAN NASIONAL
(1). Ketahanan nasional merupakan prasyarat utama bagi bangsa yang sedang membangun menuju bangsa yang maju dan mandiri dengan semangat tidak mengenal menyerah yang akan memberikan dorongan dan rangsangan untuk berbuat dalam mengatasi tantangan, hambatan dan gangguan yang timbul.
(2). Menuju mempertahankan kelangsungan hidup. Bangsa Indonesia yang baru membangun dirinya tidak lepas dari pencapaian tujuan yang dicitacitakan.
(3). Ketahanan nasional diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan dengan menjadikan ciri mengembangkan ketahanan nasional berdasarkan rasa cinta tanah air, setia kepada perjuangan, ulet dalam usaha yang didasarkan pada ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keuletan dan ketangguhan sesuai dengan perubahan yang dihadapi sebagai akibat dinamika perjuangan, baik dalam pergaulan antar bangsa maupun dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

 

CONTOH KASUS KETAHANAN NASIONAL

Telah beberapa kali negeri Jiran Malaysia membuat panas hati sebagian besar masyarakat Indonesia. Negara yang mengusung slogan “Truly Asia” itu telah berulang kali mengklaim kebudayaan Indonesia sebagai miliknya. Berikut sebagian datanya :

Oktober 2007

Lagu yang sangat mirip “Rasa Sayang” menjadi soundtrack iklan pariwisata Malaysia yang dicurigai diambil dari lagu “Rasa Sayange”. Lagu ini pernah di-upload di situs resmi pariwisata Malaysia dan disiarkan oleh televisi-televisi di Malaysia. Klaim ini menuai kecaman hebat dari masyarakat Indonesia hingga DPR. Tapi Malaysia sempat berdalih lagu tersebut sudah terdengar di Kepulauan Nusantara sebelum lahirnya Indonesia. Sehingga tak bisa diklaim sendiri oleh Indonesia. Demikian juga lagu “Indang Bariang” yang merupakan lagu asal daerah Sumatera tersebut.

Juni 2008

Staf Ahli Menko Kesra bidang Ekonomi Kerakyatan dan Informasi Malaysia, Komet Mangiri mengatakan bahwa Indonesia kalah cepat dari Malaysia dalam mematenkan batik. Tapi yang berhasil dipatenkan itu hanya motif Parang Rusak. Adapun motif-motif lainnya berusaha diselamatkan dengan dipatenkan sejumlah perancang dan Pemerintah Daerah ke Depkumham dan Pemerintah mematenkan ke UNESCO.

Kebijakan dan Strategi Pertahanan Singapura

Kebijakan pertahanan Singapura bertujuan untuk menjamin negeri itu menikmati perdamaian dan stabilitas dan melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah negeri itu. Untuk mencapai tujuan tersebut, diplomasi dan penangkalan merupakan dua pilar dalam kebijakan pertahanan Singapura. Dalam menjalankan kebijakan tersebut, terdapat dua kunci pendorong yang dilaksanakan. Pertama, memperkuat dialog, membangun kepercayaan dan kerjasama di kawasan dan sekitarnya. Kedua, memperkuat pertahanan total.

Terkait dengan hal pertama, Singapura senantiasa aktif melaksanakan dialog keamanan, membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai negara, baik di kawasan Asia Tenggara maupun di luar kawasan ini. Kerjasama itu diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti latihan militer bersama, pertukaran informasi, pendidikan, dialog, seminar, lokakarya dan lain sebagainya. Bila diperhatikan, intensitas Singapura dalam bidang ini cukup tinggi, bahkan negeri itu mempunyai beberapa perjanjian dengan sejumlah negara yang bertajuk Defense Cooperation Agreements (DCA).

Mengenai pertahanan total, Singapura dikenal merupakan salah satu negara dengan sistem pertahanan yang terbaik di dunia. Setiap warga negara Singapura yang telah dewasa dipastikan telah mengikuti program National Service dan merupakan bagian dari komponen cadangan pertahanan. Selain itu, infrastruktur di Singapura dalam rancang bangunnya juga telah memasukkan pertimbangan kepentingan pertahanan di dalamnya. Konsep pertahanan total Singapura menitikberatkan kekuatan pada citizen army dalam pertahanan, sebab jumlah warga sipil yang terlatih secara militer lebih banyak daripada kekuatan militer reguler itu sendiri.

Di samping dua pilar tersebut, Singapura mengedepankan pula pendekatan 4D sebagai bagian dari kebijakan nasional secara global. Meliputi defense, diplomacy, deterrence dan development. Melalui empat pendekatan tersebut, Singapura berupaya mempertahankan eksistensinya di dalam atmosfir internasional yang selalu dinamis dan tidak selalu bersahabat. Lewat pendekatan itu pula, pembangunan kekuatan pertahanan senantiasa memperoleh perhatian sama dengan pembangunan di bidang ekonomi maupun diplomasi.

Kebijakan pertahanan yang berdiri di atas dua pilar seperti telah disebutkan sebelumnya tentu saja tidak lepas dari pengalaman negeri itu sejak masa kolonial Inggris hingga merdeka dari Malaysia pada 1965. Negeri itu pernah menjadi benteng andalan Inggris dalam menghadapi invasi Jepang pada awal Perang Dunia Kedua dan ditaklukkan Jepang dengan cara yang tidak terduga. Singapura pernah pula mengalami situasi permusuhan dengan Indonesia ketika kebijakan Konfrontasi dilancarkan oleh Indonesia pada 1963-1965. Setelah militer Inggris menarik diri dari kawasan Asia Tenggara pada 1971, Singapura dipaksa oleh keadaan untuk mampu mempertahankan diri dari perasaan terancam oleh dua negara di sekitarnya. Meskipun penarikan diri militer Inggris diikuti dengan pembentukan Five Power Defence Arrangement (FPDA), akan tetapi eksistensi persekutuan militer tersebut tidak menghalangi aspirasi Singapura untuk bisa mempertahankan diri sendiri secara mandiri.

Sejak berdirinya Singapura sebagai negara merdeka, kepemimpinan negeri itu selalu menekankan pada pentingnya kekuatan militer untuk kelangsungan hidup dan keamanan. Bertolak dari situ, merupakan hal yang menarik untuk mencermati bagaimana praktek kebijakan pertahanan Singapura. Sebelum membahas lebih jauh tentang praktek itu, ada baiknya bila dipahami terlebih dahulu cara pandang Singapura terhadap kawasan di mana negara itu terletak. Kepemimpinan di Singapura sejak 1965 hingga saat ini terus mengembangkan “mentalitas terkepung” yang memandang Singapura selalu dalam ancaman terus menerus dari para tetangganya. Dengan komposisi penduduk yang 75,18 persen etnis Cina, sementara etnis Melayu hanya 13,62 persen serta secara geografis “terpaksa” harus bertetangga dengan dua negara besar kawasan yang berpenduduk mayoritas Muslim, “mentalitas terkepung” akan terus dikembangkan demi kelangsungan hidup negeri itu. Disadari atau tidak, “mentalis terkepung” berkonsekuensi pula pada tingkat ketidakpercayaan yang tinggi terhadap dua negara besar di sekitar Singapura.

Merespon situasi demikian, praktek kebijakan pertahanan Singapura adalah mencari sebanyak mungkin aktor kekuatan ekstra kawasan untuk dirangkul dan dijadikan teman baik. Hal ini merupakan pengejahwantahan pernyataan Perdana Menteri (saat itu) Lee Kuan Yew bahwa “kita harus mempunyai kapasitas untuk melawan invasi dan memanggil (negara-negara) kawan yang akan siap membantu kita apabila kita diinvasi”. Meskipun Singapura mempunyai kerjasama pertahanan dengan beberapa negara di sekitarnya, namun kualitas kerjasama pertahanan dengan negara-negara di luar kawasan nampak lebih menonjol.

Kebijakan pertahanan Singapura selanjutnya dijabarkan menjadi strategi pertahanan. Strategi pertahanan Singapura adalah porcupine strategy sebagai pengembangan dari poisonous shrimp strategy. Strategi yang terakhir disebut didasarkan pada anggapan bahwa negara kecil dengan kemampuan pertahanan yang dihormati akan dapat menangkal agresor potensial. Namun demikian, strategi itu mempunyai keterbatasan yaitu menyerah atau bunuh diri.

Dari sana kemudian dikembangkan porcupine strategy, yang beranggapan bahwa Singapura tidak akan mampu menghancurkan secara total negara agresor, namun pihak tersebut harus membayar dengan biaya tinggi akibat tindakan agresinya terhadap Singapura. Pembangunan kekuatan pertahanan Singapura harus dilihat dari kacamata tersebut. Penempatan sebagian sistem senjata Singapura di luar negeri dengan alasan untuk kepentingan latihan merupakan bagian tidak terpisahkan dari porcupine strategy.

Untuk dapat melaksanakan strategi pertahanan yang telah dirancang, Singapura mengkombinasikan pemenuhan sistem senjata melalui pemenuhan dari sumber industri pertahanan lokal dengan industri pertahanan asing. Amerika Serikat menjadi pemasok utama kebutuhan alutsista Singapura, khususnya yang terkait dengan beberapa jenis pesawat udara, termasuk helikopter untuk melengkapi kapal fregat kelas Formidable. Sedangkan untuk persenjataan Angkatan Laut, selain membuat beberapa sistem senjata di dalam negeri, negeri itu lebih banyak mengandalkan pada alutsista buatan Eropa dan Israel. Contohnya adalah kapal fregat asal Prancis dan kapal selam buat Swedia, sedangkan persenjataan kapal permukaan khususnya rudal sebagian dipasok dari Israel.

Industri pertahanan lokal Singapura seperti ST Engineering berkontribusi besar terhadap pembangunan kekuatan Angkatan Darat negeri itu, baik senapan serbu, meriam lapangan, meriam pertahanan udara, radar artileri, kendaraan lapis baja dan lain sebagainya. Adapun kontribusi industri tersebut terhadap sistem senjata Angkatan Laut dan Angkatan Udara diberikan dalam kemampuan memelihara berbagai kapal perang dan pesawat udara kedua angkatan. Namun perlu diketahui pula bahwa untuk kebutuhan kapal patroli, kapal ranjau dan kapal LST, ST Engineering melalui anak usahanya yaitu ST Marine telah mampu menyuplai kebutuhan Angkatan Laut Singapura. Selain mendukung kebutuhan kekuatan pertahanan Singapura, ST Engineering kini juga telah menjadi salah satu pemain di kancah bisnis internasional.

Terkait dengan industri pertahanan, penting untuk dipahami bahwa Singapura merupakan salah negara yang mengadopsi revolution in military affairs (RMA). Esensi dari upaya-upaya teknologi pertahanan yang terkait dengan RMA berfokus pengadaan, pengembangan dan integrasi teknologi untuk komando dan kendali dengan sistem intelijen, pengamatan dan pengintaian dan dengan senjata-senjata kendali presisi. Tujuannya adalah agar satuan-satuan tempur Angkatan Bersenjata Singapura mampu menentukan lokasi, sasaran dan menghancurkan sasaran secara efektif dalam konteks kekuatan gabungan dan operasi-operasi gabungan sepanjang waktu.

Kebijakan pengembangan industri pertahanan Singapura mempunyai keterkaitan langsung dengan RMA. Setiap sistem senjata yang diproduksi oleh industri pertahanan Singapura merupakan kebutuhan nyata Angkatan Bersenjatanya, sehingga spesifikasi teknis, operational requirement dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan calon konsumen. Dalam sistem senjata tersebut ditanamkan teknologi-teknologi yang terkait dengan aplikasi RMA dan dalam hal ini peran Defence Science and Technology Agency (DSTA) dan Defence Science Organization (DSO) cukup krusial.

Dengan mengadopsi RMA serta dukungan kuat dari industri pertahanannya, kekuatan pertahanan Singapura merupakan yang termodern di kawasan Asia Tenggara. Sehingga berimplikasi pula pada peningkatan kemampuan penangkalan. Terlebih lagi kebijakan pertahanan Singapura mempunyai benang merah dengan kebijakan ekonomi secara luas. Sehingga bukan saja kinerja ekonominya dapat mendukung kebutuhan pertahanan, tetapi meliputi pula kemampuan BUMN Singapura mengendalikan ekonomi beberapa negara di kawasan Asia Tenggara melalui penguasaan perusahaan-perusahaan asing penting seperti perbankan dan telekomunikasi.

Praktek itu mencerminkan bahwa kebijakan Total Defense diimplementasikan oleh semua instrumen kekuatan nasional. Sehingga apabila ada ancaman terhadap pertahanan Singapura, instrumen kekuatan nasional lainnya —termasuk ekonomi— akan segera berupaya menghalau ancaman tersebut. Dengan menggunakan semua instrumen kekuatan nasional yang dimilikinya, Singapura yakin mereka mampu menghadapi ancaman terhadap kepentingan nasionalnya di tengah lingkungan strategis yang kurang bersahabat.

Angkatan Bersenjata Singapura kini statusnya hampir mencapai Third-Generation Force. Yaitu transformasi kekuatan pertahanan Singapura yang menekankan pada capable of a spectrum of operations, focused on people and values, integrated and networked, holistic advancements dan technologically advance. Dengan bertransformasi menjadi Third-Generation Force, Singapura ingin tetap mempertahankan keunggulan kualitatif kekuatan pertahanannya dibanding negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.

sumber : http://www.fkpmaritim.org/analisis-terhadap-kebijakan-pertahanan-singapura/

PERBATASAN-PERBATASAN NEGARA DI INDONESIA

Perbatasan laut dengan negara tetangga:

  1. Perbatasan Indonesia-Singapura

merupakan batas maritim di Selat Singapura antara Kepulauan Riau di Indonesia yang terletak di sebelah selatan perbatasan, dan pulau-pulau Singapura yang terletak di utara. Perjanjian perbatasan maritim antara Indonesia dengan Singapura telah dilaksanakan mulai tahun 1973 yang menetapkan 6 titik koordinat sebagai batas kedua negara. Perjanjian tersebut kemudian diratifikasi dengan Undang- undang Nomor 7 tahun 1973.
Permasalahan yang muncul adalah belum adanya perjanjian batas laut teritorial bagian timur dan barat di Selat Singapura. Hal ini akan menimbulkan kerawanan, karena Singapura melakukan kegiatan reklamasi wilayah daratannya. Reklamasi tersebut mengakibatkan wilayah Si-ngapura bertambah ke selatan atau ke Wilayah Indonesia.
Penentuan batas maritim di sebelah Barat dan Timur Selat Singapura memerlukan perjanjian tiga negara antara Indonesia, Singapura dan Malaysia. Perundingan perbatasan kedua negara pada Segmen Timur, terakhir dilaksanakan pada 8-9 Februari 2012 di Bali (perundingan ke-2).

indosing

  1. Perbatasan Indonesia-Malaysia

Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Asia Tenggara mencakup perbatasan darat  yang memisahkan kedua negara di Pulau Kalimantan dan perbatasan maritim di sepanjang  Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulawesi.

Perbatasan darat antara Indonesia-Malaysia membentang sepanjang 2.019 km  dari  Tanjung Batu di Kalimantan barat laut, melewati dataran tinggi pedalaman  Kalimantan,    hingga ke Teluk Sebatik dan Laut Sulawesi di sebelah  timur Kalimantan. Perbatasan ini  memisahkan provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat di Indonesia dengan  negara  bagian Sabah dan  Sarawak di Malaysia.

Berdasarkan perjanjian Lintas Batas antara Indonesia dan Malaysia tahun 2006, secara  keseluruhan telah disepakati sebanyak 18 pintu batas (exit and entry point) di kawasan ini.  Hingga tahun 2007, baru terdapat 2 (dua) pintu batas resmi yaitu di Entikong, kabupaten  Sanggau dan Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu). Adanya keterikatan kekeluargaan  dan suku antara masyarakat Indonesia dan Malaysia di kawasan ini menyebabkan terjadinya arus orang dan perdagangan barang yang bersifat tradisional melalui  pintu-pintu perbatasan yang belum resmi.

indomalay

3. Perbatasan Indonesia-Filipina

Belum adanya kesepakatan tentang batas maritim antara Indonesia dengan Filipina di  perairan utara dan selatan Pulau Miangas menjadi salah satu isu yang harus dicermati.
Forum RI-Filipina yakni Joint Border Committee (JBC) dan Joint Commission for Bilateral  Cooperation (JCBC) yang memiliki agenda sidang secara berkala, dapat dioptimalkan  menjembatani permasalahan perbatasan kedua negara secara bilateral.indofili

4. Perbatasan Indonesia-australia

perbatasan maritim antara Indonesia dan Australia yang membentang dari Papua Nugini  di sebelah timur hingga ke Selat Torres, Laut Arafuru, Laut Timor, dan berakhir  di Samudra Hindia. Namun, perbatasan ini dikaburkan oleh “Celah Timor”, tempat  perairan Australia dan Timor Leste bertemu dan saling diklaim oleh kedua negara.

Australia dan Indonesia juga berbagi perbatasan maritim di Samudra Hindia antara  wilayah seberang laut Australia Pulau Christmas dan Pulau Jawa di Indonesia.

Perjanjian perbatasan RI-Australia yang meliputi perjanjian batas landas kontinen dan  batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) mengacu pada Perjanjian RI-Australia yang  ditandatangani pada tanggal 14 Maret 1997. Penentuan batas yang baru RI-Australia,  di sekitar wilayah Celah Timor perlu dibicarakan secara trilateral bersama Timor Leste.indoaus

5. Perbatasan Indonesia-Papua Nugini

terletak di bagian timur Pulau Papua dan berbatasan darat dengan Provinsi Papua  (Indonesia) di sebelah barat.Garis batas ini ditetapkan melalui perjanjian antara  Pemerintah Belanda dan Inggris pada pada tanggal 16 Mei 1895. Jumlah pilar batas  di kawasan perbatasan Papua hingga saat ini masih sangat terbatas, yaitu hanya 52 buah.  Jumlah pilar batas ini tentu sangat tidak memadai untuk suatu kawasan perbatasan yang  sering dijadikan tempat persembunyian dan penyeberangan secara gelap oleh kelompok  separatis kedua negara. Kondisi ini diperburuk lagi oleh ketidaktahuan masyarakat di  sekitar perbatasan terhadap garis batas yang memisahkan kedua negara, bahkan diantara  penduduk tersebut banyak yang belum memiliki tanda pengenal atau identitas diri seperti  kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya.indopap

6. Perbatasan Indonesia-Vietnam

Wilayah perbatasan antara Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna dan Pulau Condore  di Vietnam yang berjarak tidak lebih dari 245 mil, memiliki kontur landas kontinen tanpa  batas benua.

Perbatasan Indonesia – Vietnam di Laut China Selatan telah dicapai kesepakatan, terutama  batas landas kontinen pada tanggal 26 Juni 2002. Akan tetapi perjanjian perbatasan  tersebut belum diratifikasi oleh Indonesia. Selanjutnya Indonesia dan Vietnam perlu  membuat perjanjian perbatasan ZEE di Laut China Selatan. Perundingan perbatasan kedua  negara terakhir dilaksanakan pada 25-28 Juli 2011 di Hanoi (perundingan ke-3).indovie

7. Perbatasan Indonesia-India

Perbatasan kedua negara terletak antara pulau Rondo di Aceh dan pulau Nicobar di India.  Batas maritim dengan landas kontinen yang terletak pada titik-titik koordinat tertentu  di kawasan perairan Samudera Hindia dan Laut Andaman, sudah disepakati oleh kedua  negara.

Indonesia dan India telah mengadakan perjanjian batas landas kontinen di Jakarta pada  tanggal 8 Agustus 1974 dan telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 51 Tahun 1974 yang  meliputi perbatasan antara Pulau Sumatera dengan Nicobar.
Selanjutnya dilakukan perjanjian perpanjangan batas landas kontinen di New Dehli pada  tanggal 14 Januari 1977 dan diratifikasi dengan Keppres Nomor 26 Tahun 1977 yang  meliputi Laut Andaman dan Samudera Hindia.

8. Perbatasan Indonesia-Thailand

Ditinjau dari segi geografis, kemungkinan timbulnya masalah perbatasan antara RI dengan  Thailand tidak begitu kompleks, karena jarak antara ujung pulau Sumatera dengan  Thailand cukup jauh, RI-Thailand sudah memiliki perjanjian Landas Kontinen yang  terletak di dua titik koordinat tertentu di kawasan perairan Selat Malaka bagian utara  dan Laut Andaman. Penangkapan ikan oleh nelayan Thailand yang mencapai wilayah  perairan Indonesia, merupakan masalah keamanan di laut. Di samping itu, penangkapan  ikan oleh nelayan asing merupakan masalah sosioekonomi karena keberadaan  masyarakat pantai Indonesia.indotha

9. Perbatasan Indonesia-Republik Palau

Perbatasan Indonesia dengan Palau terletak di sebelah utara Papua. Palau telah  menerbitkan peta yang menggambarkan rencana batas “Zona Perikanan/ZEE”   yang diduga melampaui batas yurisdiksi wilayah Indonesia. Hal ini terbukti dengan  banyaknya nelayan Indonesia yang melanggar wilayah perikanan Palau. Permasalahan  ini timbul karena jarak antara Palau dengan Wilayah Indonesia kurang dari 400 mil  sehingga ada daerah yang overlapping untuk ZEE dan Landas Kontinen. Perundingan  perbatasan kedua negara terakhir dilaksanakan pada 29 Februari – 1 Maret 2012 di Manila  (perundingan ke-3).

indopala

10. Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Kawasan perbatasan antarnegara dengan Timor Leste di NTT merupakan kawasan  perbatasan antarnegara yang terbaru mengingat Timor Leste merupakan negara yang  baru terbentuk dan sebelumnya adalah salah satu Provinsi di Indonesia. Perbatasan  antarnegara di NTT terletak di 3 (tiga) kabupaten yaitu Belu, Kupang, dan Timor Leste  Utara (TTU).  Perbatasan antarnegara di Belu terletak memanjang dari utara ke selatan  bagian pulau Timor, sedangkan Kabupaten Kupang dan TTU berbatasan dengan salah  satu wilayah Timor Leste, yaitu Oekussi, yang terpisah dan berada di tengah wilayah  Indonesia (enclave).  Garis batas antarnegara di NTT ini terletak di 9 (sembilan)  kecamatan, yaitu 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Kupang, 3 (tiga) kecamatan  di Kabupaten TTU, dan 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Belu.

indotimo

Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu wawas (mawas) yang artinya melihat atau memandang, jadi kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat.

Wawasan Nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (interaksi & interelasi) serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah tengah lingkungannya  baik  nasional,  regional, maupun global.

Wawasan nasional dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang   dianut oleh negara yang bersangkutan.

 Paham-paham kekuasaan

  1. Machiavelli (abad XVII)

Dengan judul bukunya The Prince dikatakan sebuah negara itu akan bertahan apabila menerapkan dalil-dalil:

  1. Dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan segalacara dihalalkan
  2. Untuk menjaga kekuasaan rezim, politik adu domba(devide et empera) adalah sah.
  3. Dalam dunia politik,yang kuat pasti dapat bertahan danmenang.

2. Napoleon Bonaparte (abad XVIII)

Perang dimasa depan merupakan perang total, yaitu perang yang mengerahkan segala daya upaya dan kekuatan nasional. Napoleon berpendapat kekuatan politik harus didampingi dengan kekuatan logistik dan ekonomi, yang didukung oleh sosial budaya berupa ilmu pengetahuan dan teknologi suatu bangsa untuk membentuk kekuatan pertahanan keamanan dalam menduduki dan menjajah negara lain.

3. Jendral Clausewitz (abad XVIII)

Jendral Clausewitz sempat diusir pasukan Napoleon hingga sampai Rusia dan akhirnya dia bergabung dengan tentara kekaisaran Rusia. Dia menulis sebuah buku tentang perang yang berjudul “Vom Kriegen” (tentang perang). Menurut dia perang adalah kelanjuta politik dengan cara lain. Buat dia perang sah-sah saja untuk mencapai tujuan nasional  suatu bangsa.

4. Fuerback dan Hegel (abad XVII)

Paham materialisme Fuerback dan teori sintesis Hegel menimbulkan aliran kapitalisme  dan komunisme. Pada waktu itu berkembang paham perdagangan bebas (Merchantilism).  Menurut mereka ukuran keberhasilan ekonomi suatu negara adalah seberapa besar  surplus ekonominya, terutama diukur dengan seberapa banyak emas yang dimiliki oleh  negara itu.

5. Lenin (abad XIX)

Memodifikasi teori Clausewitz dan teori ini diikuti oleh Mao Zhe Dong yaitu perang adalah  kelanjutan politik dengan cara kekerasan. Perang bahkan pertumpahan darah/revolusi  di negara lain di seluruh dunia adalah sah, yaitu dalam rangka mengkomuniskan bangsa  di dunia.

Teori–teori geopolitik (ilmu bumi politik)

Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala politik dari aspek geografi.  Teori ini banyak dikemukakan oleh para sarjana seperti :

a. Federich Ratzel

  1. Pertumbuhan negara dapat dianalogikan (disamakan/mirip)dengan pertumbuhan  organisme (mahluk hidup) yang memerlukan ruang hidup, melalui proses lahir,  tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup tetapi dapat juga menyusut dan mati.
  1. Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati olehkelompok politik dalam arti  kekuatan. Makin luas potensi ruang makin memungkinkan kelompok politik itu  tumbuh (teori ruang).
  1. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnyatidak terlepas dari  hukum alam. Hanya bangsa yang unggul yang dapat bertahan hidup terus dan langgeng.
  1. Semakin tinggi budaya bangsa semakin besar kebutuhan ataudukungan sumber daya  alam. Apabila tidak terpenuhi maka bangsa tsb akan mencari pemenuhan kebutuhan  kekayaan alam diluar wilayahnya (ekspansi).

b.Rudolf Kjellen

  1. Negara sebagai satuan biologi, suatu organisme hidup. Untukmencapai tujuan negara,  hanya dimungkinkan dengan jalan memperoleh ruang (wilayah) yang cukup luas agar  memungkinkan pengembangan secara bebas kemampuan dan kekuatan rakyatnya.
  1. Negara merupakan suatu sistem politik/pemerintahan yangmeliputi bidang-bidang:  geopolitik,ekonomipolitik, demopolitik, sosialpolitik dan kratopolitik.
  1. Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar,tetapi harus mampu  swasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk  meningkatkan kekuatan nasional.

c. Karl Haushofer

  1. Kekuasan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejarkekuasan imperium  maritim untuk menguasai pengawasan dilaut.
  1. Negara besar didunia akan timbul dan akan menguasai Eropa,Afrika, dan Asia barat  (Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia timur raya.
  1. Geopulitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan padasoal strategi perbatasan.  Geopolitik adalah landasan bagi tindakan politik dalam perjuangan kelangsungan  hidup untuk mendapatkan ruang hidup (wilayah).

Wawasan Nasional Indonesia

Wawasan nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan wawasan nasional secara universal  sehingga dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dipakai negara  Indonesia.

a.  Paham kekuasaan Indonesia

Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut paham tentang  perang dan damai berdasarkan : “Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta  kemerdekaan”. Dengan demikian wawasan nasional bangsa Indonesia tidak  mengembangkan ajaran kekuasaan dan adu kekuatan karena hal tersebut mengandung  persengketaan dan ekspansionisme

b. Geopolitik Indonesia

Indonesia menganut paham negara kepulauan berdasar ARCHIPELAGO CONCEPT yaitu laut  sebagai penghubung daratan sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai Tanah Air dan ini disebut negara kepulauan.

c.Dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia Bangsa Indonesia dalam menentukan  wawasan nasional mengembangkan dari kondisi nyata. Indonesia dibentuk dan  dijiwai oleh pemahaman kekuasan dari bangsa Indonesia yang terdiri dari latar  belakang sosial budaya dan kesejarahan Indonesia.

Pengertian Wawasan Nusantara

 

  1. Prof.Dr. Wan Usman

Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya  sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.

  1. Kelompok kerja LEMHANAS 1999

Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan  lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan  dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Sedangkan pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar Wawasan  Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah:

cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba  beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah  dengan tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan  nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Unsur Dasar Wawasan Nusantara

  1. Wadah (Contour)

Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah  Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk  serta aneka ragam budaya.

  1. Isi (Content)

Adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional  yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang  di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut diatas bangsa  Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan dalam  kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, social budaya dan hankam.

  1. Tata laku (Conduct)

Hasil interaksi antara wadah dan isi wasantara yang terdiri dari :

-Tata laku Bathiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari  bangsa Indonesia.

-Tata laku Lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan dan perilaku dari bangsa  Indonesia.

Kedua tata laku tersebut mencerminkan identitas jati diri/kepribadian bangsa berdasarkan  kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan  tanah air sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek  kehidupan nasional.

Hakekat Wawasan Nusantara

Adalah keutuhan nusantara/nasional, dalam pengertian : cara pandang yang selalu utuh  menyeluruh dalam lingkup nusantara dan demi kepentingan nasional.

  1. Asas Wawasan Nusantara

Merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati,  dipelihara dan  diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya komponen/unsur pembentuk bangsa  Indonesia(suku/golongan) terhadap kesepakatan (commitment) bersama.

2. Kedudukan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat  dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam rangka mencapai  dan mewujudkan tujuan nasional.

Fungsi Wawasan Nusantara adalah pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu  dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan, baik bagi  penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat dalam  kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

Tujuan Wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang  dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dari pada  kepentingan orang perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa/daerah.

3. Implementasi Wawasan Nusantara

Penerapan Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap dan pola  tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara.

  1. Implementasi dalam kehidupan politik, adalahmenciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif,  dipercaya.
  2. Implementasi dalam kehidupan Ekonomi, adalahmenciptakan tatanan ekonomi  yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan  dan  kemakmuran rakyat secara merata dan adil.
  3. Implementasi dalam kehidupan Sosial Budaya, adalahmenciptakan sikap batiniah  dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan  sebagai kenyataan yang hidup disekitarnya dan merupakan karunia sang pencipta.
  4. Implementasi dalam kehidupan Pertahanan Keamanan, adalah menumbuhkan  kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap WNI

Rangkuman BAB 1 Kewarganegaraan

  1. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan

terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dikarenakan Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan sampai hingga era pengisian kemerdekaan, yang menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan jamannya. Kondisi dan tuntutan yang berbeda tersebut ditanggapi oleh Bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai–nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Kesamaan nilai–nilai ini dilandasi oleh jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan.

Pengaruh globalisasi menyebabkan nilai-nilai / semangat perjuangan mengalami penurunan. Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga -lembaga  kemasyarakatan internasional, negara–negara maju yangikut mengatur  percaturan  politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan global . Globalisasi  juga ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya  dibidang informasi, komunikasi, dan transportasi. Hingga membuat dunia menjadi  transparan seolah–olah menjadi sebuah kampung tanpa mengenal batas negara.

Pada era Globalisasi ini semangat juang serta perjuangan non-fisik sangat di perlukan agar  dapat bertahan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara .

2. Kompetensi Yang Diharapkan

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan  kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan  bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para mahasiswa calon  sarjana/ilmuwan warga negara Republik Indonesia yang sedang mengkaji dan akan  menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.

Setiap warga negara Republik Indonesia harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi  serta seni yang merupakan misi atau tanggung jawab Pendidikan Kewarganegaraan untuk  menumbuhkan wawasan warga negara dalam hal persahabatan, pengertian antar bangsa,  perdamaian dunia, kesadaran bela negara, dan sikap serta perilaku yang bersendikan nilai– nilai budaya bangsa .

Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas,  penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai dengan perilaku yang :

  1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta

menghayati nilai–nilai falsafah bangsa.

  1. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.

  1. Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai

warga negara.

  1. Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.
  2. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara.

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, warga negara Republik Indonesia diharapkan  mampu “memahami, menganalisa, dan menjawab masalah–masalah yang dihadapi oleh  masyarakat, bangsa dan negaranya secara konsisten dan berkesinambungan dengan cita– cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 “.

3. Pengertian Dan Pemahaman Tentang Bangsa Dan Negara

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Bangsa adalah orang–orang yang  memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta berpemerintahan  sendiri. Atau bisa diartikan sebagai kumpulan manusia yang biasanya terikat karena  kesatuan bahasa dan wilayah tertentu dimuka bumi.

Jadi Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang  sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah  Nusantara/Indonesia. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa  kelompok manusia yang sama–sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengetahui  adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau  beberapa kelompok manusia tersebut.

4. Negara Dan Warga Negara Dalam Sistem Kenegaraan Di Indonesia

 Dalam UUD1945 telah diatur tentang kewajiban negara terhadap warga negaranya, juga  tentang hak dan kewajiban warga negara kepada negaranya. Negara wajib memberikan  kesejahteraan hidup dan keamanan lahir batin sesuai dengan sistem  demokrasi yang  dianutnya serta melindungi hak asasi warganya sebagai manusia  secara individual  berdasarkan ketentuan yang berlaku yang dibatasi oleh ketentuan agama, etika moral, dan  budaya yang berlaku di Indonesia dan oleh sistem kenegaraan yang digunakan.

  1. Proses Bangsa Yang Menegara

Di Indonesia proses menegara telah dimulai sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, dan  terjadinya Negara Indonesiamerupakan suatu proses atau rangkaian tahap–tahapnya  yang berkesinambungan. Secara ringkas, proses tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia.
  2. Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan.
  3. Keadaan bernegara yang nilai–nilai dasarnya ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur
  4. Pemahaman Hak Dan Kewajiban Warga Negara
  5. Hak warga negara.

2. Hak–hak asasi manusia dan warga negara menurut UUD 1945

1.Kewajiban warga negara antara lain :

– Melaksanakan aturan hukum.

– Menghargai hak orang lain.

– Memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan–kebutuhan  Masyarakatnya.

– Dan lain-lain.

2. Tanggung jawab warga negara

Bentuk tanggung jawab warga negara :

– Mewujudkan kepentingan nasional

– Ikut terlibat dalam memecahkan masalah–masalah bangsa

– Mengembangkan kehidupan masyarakat ke depan (lingkungan kelembagaan)

– Memelihara dan memperbaiki demokrasi

3. Peran warga negara

– Ikut berpartisipasi untuk mempengaruhi setiap proses pembuatan dan pelaksanaan  kebijaksanaan publik oleh para pejabat atau lembaga–lembaga negara.

– Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.

– Berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

– Dan lain-lain.

5.Pemahaman Tentang Demokrasi

  1. Konsep Demokrasi

Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari, oleh, dan untuk rakyat (demos).  Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedang- kan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Demos menyirat- kan makna diskriminatif atau bukan rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yai- tu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber–sumber kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan atas hak–hak prerogratif dalam proses  pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan.

  1. Bentuk Demokrasi Dalam Pengertian Sistem Pemerintahan Negara

Ada dua bentuk demokrasi dalam pemerintahan negara, antara lain :

  1. Pemerintahan Monarki (monarki mutlak, monarki konstitusional, dan monarki parlementer)
  2. Pemerintahan Republik yang berarti pemerintahan  yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak.

Menurut John Locke kekuasaan pemerintahan negara dipisahkan menjadi tiga yaitu :

  1. Kekuasaan Legislatif
  2. Kekuasaan Eksekutif
  3. Kekuasaan Federatif

Sedangkan kekuasaan Yudikatif (mengadili) merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif

Kemudian Montesque (teori Trias Politica) menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi  dan dilaksanakan oleh tiga orang atau badan yang berbeda-beda dan terpisah satu sama  lainnya (berdiri sendiri/independent) yaitu :

  1. Badan Legislatif
  2. Badan Eksekutif
  3. Badan Yudikatif
  1. Klasifikasi sistem pemerintahan

model sistem pemerintahan negara, ada empat macam, yaitu :

– Sistem pemerintahan diktator (borjuis dan proletar)

– Sistem pemerintahan parlementer

– Sistem pemrintahan presidential

– Sistem pemerintahan campuran

 6.Prinsip Dasar Pemerintahan Republik Indonesia

prinsip dasar sistem pemerintahan Indonesia yang terdapat dalam UUD 1945 adalah bahwa  Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat), sistem konstitusi, kekuasaan  negara yang tertinggi di tangan MPR, Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara  yang tertinggi dibawah Majelis, Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR, menteri  negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada DPR, dan  kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh badan pelaksana Pemerintahan yang  berdasarkan tugas dan fungsi dibagi menjadi :

  1. Departemen beserta aparat dibawahnya.
  2. Lembaga pemerintahan bukan departemen.
  3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Sedangkan pembagian berdasarkan kewilayahannya dan tingkat pemerintahan adalah :

  1. Pemerintah Pusat
  2. Pemerintah Wilayah
  3. Pemerintah Daerah

Demokrasi Indonesia adalah satu sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat  dalam bentuk musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah–masalah kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya suatu kehidupan masyarakat  yang adil dan makmur merata secara material dan spiritual.

Paham yang dianut dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan  (United States Republic of Indonesia). Penyelenggara kekuasaan adalah rakyat yang  membagi kekuasaan menjadi lima yaitu :

  1. Kekuasaan tertinggi diberikan oleh rakyat kepada MPR
  2. DPR sebagai pembuat undang–undang (Lembaga Legislatif)
  3. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan
  4. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan dan penguji  undang–undang
  5. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang mengaudit keuangan negara

 7.Pemahaman Tentang Hak Asasi Manusia

Didalam mukadimah Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang telah disetujui  oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 217 A (III) tanggal 10  Desember 1948 terdapat pertimbangan–pertimbangan.

8.Kerangka Dasar Kehidupan Nasional Meliputi Keterkaitanantara Falsafah Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.

 1. Konsepsi Hubungan antara Pancasila dan Bangsa

Manusia Indonesia yang sudah menjadi bangsa Indonesia saat itu yaitu sejak tanggal 28  Oktober 1928 (Sumpah Pemuda) telah mengakui bahwa diatasnya ada Sang Pencipta, yang  akhirnya menimbulkan rasa kemanusiaan yang tinggi baik dengan bangsa sendiri ataupun  dengan bangsa lain. Kemudian timbullah segala tindakan yang selalu berdasarkan pertimba- ngan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga hal tersebut menumbuhkan persa- tuan yang kokoh. Sedangkan agar jiwa–jiwa itu terpelihara maka perlu kebijaksanaan untuk  mewujudkan cita– cita yang dimusyawarahkan dan dimufakati oleh seluruh bangsa Indone sia melalui perwakilan.

Jadi uraian diatas menunjukkan secara tegas bahwa sila–sila dalam Pancasila menjadi falsa- fah dan cita–cita bagi bangsa Indonesia.

 2.Pancasila sebagai Landasan Ideal Negara

Cita–cita bangsa Indonesia yang luhur kemudian menjadi cita–cita negara karena Pancasila  merupakan landasan idealisme Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena sila–sila yang  ada didalamnya merupakan kebenaran hakiki yang perlu diwujudkan.

9. Landasan Hubungan UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

  1. Pancasila sebagai ideologi negara

Pancasila merupakan falsafah bangsa sehingga ketika Indonesia menjadi negara, falsafah  Pancasila ikut masuk dalam negara. Cita–cita bangsa tercermin dalam Pembukaan UUD 1945,  sehingga dengan demikian Pancasila merupakan Ideologi Negara.

  1. UUD 1945 sebagai landasan konstitusi

PPKI yang bertugas untuk membuat undang–undang. Sehingga pada tanggal 18 Agustus  1945 telahterbentuk UUD 1945 sehingga secara resmi berdirilah Negara Kesatuan Republik  Indonesia. Jadi UUD 1945 merupakan landasan konstitusi NKRI.

  1. Implementasi konsepsi UUD 1945 sebagai landasan konstitusi

– Pancasila : cita–cita dan ideologi negara

– Penataan : supra dan infrastruktur politik negara

– Ekonomi : peningkatan taraf hidup melalui penguasaan bumi dan air oleh negara untuk  kemakmuran bangsa.

– Kualitas bangsa : mencerdaskan bangsa agar sejajar dengan bangsa–bangsa lain.

– Agar bangsa dan negara ini tetap berdiri dengan kokoh, diperlukan kekuatan pertahanan  dan keamanan melalui pola politik strategi pertahanan dan kemanan.

  1. Konsepsi pertama tentang Pancasila sebagai cita–cita dan ideologi negara
  1. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahanbertentangan dengan hak asasi  manusia.
  2. Kehidupan berbangsa dan bernegara ini harusmendapatkan ridho Allah SWT karena  merupakan motivasi spiritual yang harus diraih jika negara dan bangsa ini ingin berdiri  dengan kokoh.
  3. Adanya masa depan yang harus diraih.
  4. Cita–cita harus dicapai oleh bangsa Indonesia melaluiwadah Negara Kesatuan Republik  Indonesia.
  1. Konsepsi UUD 1945 dalam mewadahi perbedaan pendapat dalam masyarakat

Paham Negara RI adalah demokratis, karena itu idealisme Pancasila yang mengakui adanya  perbedaan pendapat dalam kelompok bangsa Indonesia. Hal ini telah diatur dalam undang–  undang pelaksanaan tentang organisasi kemasyarakatan yang tentunya berdasarkan falsafah  Pancasila.

  1. Konsepsi UUD 1945 dalam infrastruktur politik

Infrastruktur politik adalah wadah masyarakat yang menggambarkan bahwa masyarakat ikut  menentukan keputusan politik dalam mewujudkan cita–cita nasional berdasarkan falsafah  bangsa. Pernyataan bahwa tata cara penyampaian pikiran warga negara diatur dengan undang-–undang.

10. Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

Pada tahun 1982 keluarlah UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-etentuan Pokok  Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, dengan adanya penyelenggaraan  Pendidikan Pendahuluan Bela Negara dari Taman Kanak–Kanak hingga Perguruan Tinggi. Tahun 1998 sampai sekarang disebut periode Reformasi, untuk menghadapi perkembangan  jaman globalisasi maka diperlukan undang -undang yang sesuai  maka keluarlah  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur kurikulum  Pendidikan kewarganegaraan, yang kemudian pasal ini menjelaskan bahwa yang dimaksud  dengan Pendidikan Kewarganegaraan adalah hubungan negara dengan warga negara, antara  warga negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Pendidikan Kewarganegaraan di  Perguruan Tinggi harus terus ditingkatkan guna menjawab tantangan masa depandepan,  sehingga keluaran peserta didik memiliki semangat juang yang tinggi dan kesadaran bela negara sesuai bidang profesi masingmasing demi tetap tegak dan utuhnya NKRI.

INDONESIA DAN GLOBALISASI

Salah satu syarat negara dikatakan merdeka apabila neraga lain mengakui negara tersebut , dengan kata lain suatu negara pasti membutuhkan negara lain agar dapat berkembang dan lebih maju . Pertukaran pandagan , pola pemikiran , aspek-aspek kebudayaan pun bisa terjadi apa bila adanya proses integrasi internasional atau yang biasanya disebut dengan Globalisasi.

globalisasi

Di Indonesia saat ini telah terjadi zaman dimana pemberlakuan pasar bebas Asean yang akan meningkatkan persaingan bursa tenaga kerja di indonesia .

Apakah tenaga kerja Indonesia bisa bersaing dengan negara

 Asean lain?

masyarakat indonesia

Sejumlah pimpinan asosiasi profesi mengaku cukup optimistis bahwa tenaga kerja ahli di Indonesia cukup mampu bersaing.Ketua Persatuan Advokat Indonesia, Otto Hasibuan, misalnya mengatakan bahwa tren penggunaan pengacara asing di Indonesia malah semakin menurun.

Di sektor akuntansi, Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia, Tarko Sunaryo, mengakui  ada kekhawatiran karena banyak pekerja muda yang belum menyadari adanya kompetisi  yang semakin ketat.

“Selain kemampuan Bahasa Inggris yang kurang, kesiapan mereka juga sangat tergantung  pada mental. Banyak yang belum siap kalau mereka bersaing dengan akuntan luar negeri.”

Bagaimana Indonesia mengantisipasi arus tenaga kerja asing?

Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari, menyatakan tidak  ingin “kecolongan” dan mengaku telah menyiapkan strategi dalam menghadapi pasar  bebas tenaga kerja.

“Oke jabatan dibuka, sektor diperluas, tetapi syarat diperketat. Jadi buka tidak asal buka,  bebas tidak asal bebas,” katanya.

“Kita tidak mau tenaga kerja lokal yang sebetulnya berkualitas dan mampu, tetapi karena  ada tenaga kerja asing jadi tergeser.

Sejumlah syarat yang ditentukan antara lain kewajiban berbahasa Indonesia dan sertifikasi  lembaga profesi terkait di dalam negeri.

 

Selain ketenaga kerja produk makanan dan minupan dalam negripun harus dapat berjuang  keras agar dapat bersaing dalam pasar bebas ini .

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi)  Adhi S Lukman mengatakan, saat MEA berlangsung nanti, produk makanan dan minuman  Indonesia harus bersaing dengan produk sejenis dari Thailand dan Malaysia.

“Kita paling kalah dengan pertama dari Thailand, dan kedua dari Malaysia,” ujarnya  di Jakarta, Kamis (3/12/2015).
boissonsingapore-14350130
Dia menjelaskan, saat ini produk makanan dan minuman Indonesia kalah jika harus  bersaingan dengan produk Thailand.

“Misalnya dari segi kualitas, dari segi harga, dari segi packaging (kemasan), kita kalah,”  lanjut dia.
Menurut Adhi, Thailand saat ini menjadi negara nomor 1 di ASEAN dalam hal pengemasan  produk. Padahal selain soal kualitas dan harga, pengemasan juga menjadi faktor penting  untuk menarik minat pasar akan suatu produk makanan dan minuman.

Kesimpulannya ASEAN terbentuk karena adanya kerjasama antar beberapa negara di Asia  Tenggara yang tujuannya :

  1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan  kebudayaan di kawasan Asia Tenggara.
  2.  Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional.
  3.  Meningkatkan kerjasama yang aktif serta saling membantu satu sama lain dalam  masalah ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.

Dan masih banyak lagi

 

Dan Asean termaksud indonesia pun membentuk perdangagan bebas antara negara-negara di Asia Tenggara .

Jadi terbentuknya Asean dan adanya MEA merupakan salah satu dampak nyata dari  globalisasi yang melanda masyarakat di Indonesia . dalam hal ini jika kita dapat mengatasi  hal-hal tersebut kita  sebagai masyarakat tidak perlu khawatir  atas masuknya  perdaganan  bebas di Indonesia .

 

 

Sumber :

http://bisnis.liputan6.com/read/2381156/2-negara-ini-paling-ditakuti-pengusaha-ri-saat-mea

http://bisnis.liputan6.com/read/2401783/asean-bakal-jadi-kawasan-yang-berpengaruh-di-dunia

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140826_pasar_tenaga_kerja_aec

INDUSTRI

Masalah Lingkungan dalam Pembangunan Industri 

Kita sebagai salah satu makhluk hidup di dunia tidak akan bisa terpisah  dari lingkungan. Lingkungan ini banyak di manfaatkan oleh seluruh  makhluk hidup, salah satunya oleh manusia contohnya lingkungan di  jadikan kerabat untuk melakukan  kegiatan pembangunanin dustri.

Namun, dibalik semua kegiatan pembangunan industri terdapat banyak  masalah yang harus di tindak lanjuti. Misalnya saja pencemaran lingk- ungan sebagai dampak dari proses pertambangan yang umumnya  disebabkan oleh bahan yang berupa bahan kimia, fisika dan biologi.  Pencemaran ini biasanya terjadi di dalam dan di luar pertambangan yang  dapat berbeda antara satu jenis pertambangan dengan jenis pertam- bangan lainnya. Contoh pertambangan minyak bumi yang mempunyai  aktivitas mulai dari eksplorasi, produksi, pemurnian, pengolahan,  pengangkutan dan penjualan yang tidak lepas dari berbagai bahaya.

Memang manusia memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap  lingkungannya, secara hayati ataupun kultural, misalnya manusia dapat  menggunakan air yang tercemar dengan rekayasa teknologi (daur ulang)  berupa salinisasi, bahkan produknya dapat menjadi komoditas ekonomi.  Tetapi untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik, agar dapat  dimanfaatkan secara optimal maka manusia diharuskan untuk mampu  memperkecil resiko kerusakan lingkungan.

Dengan demikian, pengelolaan lingkungan dilakukan bertujuan agar  manusia tetap “survival”. Hakekatnya manusia telah “survival” sejak  awal peradaban hingga kini, tetapi peralihan dan revolusi besar yang  melanda umat manusia akibat kemajuan pembangunan, teknologi, iptek,  dan industri, serta revolusi sibernitika, menghantarkan manusia untuk  tetap mampu menggoreskan sejarah kehidupan, akibat relasi kemajuan  yang bersinggungan dengan lingkungan hidupnya. Karena jika tidak  mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul dari permasalahan  lingkungan, maka kemajuan yang telah dicapai terutama berkat ke- magnitude-an teknologi akan mengancam kelangsungan hidup manusia.

Keracunan Bahan Logam/Metaloid Pada Industrialisasi

Suatu bahan atau zat dinyatakan sebagai racun apabila zat tersebut  menyebabkan efek yang merugikan pada yang menggunakannya. Hal ini  dapat dilihat berdasarkan keterangan sebagai berikut. Pertama, suatu  bahan atau zat, termasuk obat, dapat dikatakan sebagai racun apabila  menyebabkan efek yang tidak seharusnya, misalnya pemakaian obat yang  melebihi dosis yang diperbolehkan. Kedua, suatu bahan atau zat,  walau- pun  secara ilmiah dikategorikan sebagai bahan beracun, tetapi  dapat  dianggap bukan racun bila konsentrasi bahan tersebut di dalam tubuh  belum mencapai batas atas kemampuan manusia untuk mentoleransi.  Ketiga, kerja obat yang tidak memiliki sangkut paut dengan indikasi obat  yang sesungguhnya dianggap sebagai kerja racun.

Bahan atau zat beracun pada umumnya dimasukkan sebagai bahan kimia  beracun, yaitu bahan kimia yang dalam jumlah kecil dapat menimbulkan  keracunan pada manusia atau makhluk hidup lainnya. Pada umumnya  bahan beracun, terutama yang berbentuk gas, masuk ke dalam tubuh  manusia melalui pernapasan dan kemudian beredar ke seluruh tubuh  atau menuju organ tubuh tertentu.

Bahan beracun tersebut dapat langsung mengganggu organ tubuh tertentu  seperti hati, paru-paru dan lainnya, tetapi zat beracun tersebut juga dapat  berakumulasi dalam tulang, darah, hati, ginjal atau cairan limfa dan  menghasilkan efek kesehatan dalam jangka panjang. Pengeluaran zat  beracun dari dalam tubuh dapat melalui urine, saluran pencernakan,  sel epitel dan keringat.

Racun-racun logam/metalloid beserta persenyawaan-persenyawaannya  yang  sering terjadi pada industrialisasi adalah  yang berasal dari  timah  hitam,air raksa, arsen, chromium, berrylium, cadmium, vanadium dan  fosfor.
Disamping  racun-racun tersebut diatas terdapat pula  bahan-bahan  logam/metalloid lainnya,  tetapi tidak begitu banyak  dipergunakan  dalam  perindustrian  dan tidak begitu beracun.  Seperti misalnya  perak  yang berhasil masuk tubuh bias menyebabkan argyria, tanpa menimbulkan gejala keracunanyang membahayakan kesehatan.
Beberapa  contoh keracunan logam/metalloid:

  1. Keracunan oleh timah hitam

Keracunan timah hitam ini terjadi dalam dua bentuk;
Keracunan oleh timah hitam dan persenyawaan-persenyawaan  anorganisnya, seperti “putih timah hitam”Keracunankarena pengolahan  persenyawaan-persenyawaan  organis hitam, seperti TEL(tetra-etli-timah)

  1. Keracunan air raksa (Hg)

Bentuk keracunan air raksa ini dapat terjadi:
Sebagai air raksa cair atau uapnya Sebagai akibat kontak  kulit dengan  persenyawaan Hg-fulmitat Sebagai perseyawaan air raksa

  1. Keracunan Arsen

Gejala yang timbul pada keracunan Arsen tidak sama, tergantung kepada  jenis persenyawaannya. Bila:
Menghisap atau kontak dengan debu persenyawaannya arsen anorganik  gejalanya setempat akibat terjadinya rangsangan pada kulit atau selaput  lendir Menghisap persenyawaan-persenyawaan arsen dan zat  cair bisa  mengakibatkan  hancurnya sel-sel  sehingga bias menimbulkan  kekurangan darah. Kontak dengan  persenyawaan-persenyawaan arsen  organic bisa  mengakibatkan local atau sistematik pada tubuh.

KERACUNAN BAHAN ORGANIK DALAM INDUSTRIALISASI

     Kemajuan industri selain membawa dampak positif seperti  meningkatnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya pemgangguran  juga mempunyai dampak negatif yang harus diperhatikan terutama  menjadi ancaman potensial terhadap lingkungan sekitarnya dan para  pekerja di industri.  Salah satu industri tersebut adalah industri bahan- bahan organik yaitu  metil alkohol, etil alkohol dan diol.

     Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia adalah aset penting dari  kegiatan industri, disamping modal dan peralatan. Oleh karena itu tenaga  kerja harus dilindungi dari bahaya-bahaya lingkungan  kerja yang  dapat  mengancam kesehatannya.

 

PERLINDUNGAN MASYARAKAT SEKITAR PERUSAHAAN INDUSTRI

Masyarakat sekitar suatu perusahaan industri harus dilindungi dari pengaruh-pengaruh buruk yang mungkin  ditimbulkan oleh  industr-ialisasi dari kemungkinan  pengotoran udara, air, makanan,  tempat  sekitar dan lain sebagainya yang mungkin dapat tercemari oleh limbah perusahaan industri.

Semua perusahaan industri harus memperhatikan kemungkinan adanya  pencemaran lingkungan dimana segala macam hasil buangan sebelum  dibuang harus betul-betul bebas dari bahan yang bisa meracuni.

Untuk maksud tersebut, sebelum bahan-bahan tadi keluar dari suatu  industri harus diolah dahulu melalui proses pengolahan. Cara pengolahan  ini tergantung dari bahan apa yang dikeluarkan. Bila gas atau uap beracun  bisa dengan cara pembakaran atau dengan cara pencucian melalui perose s kimia sehingga uadara/uap yang keluar bebas dari bahan-bahan yang  berbahaya. Untuk udara atau air buangan yang mengandung partikel/ bahan-bahan beracun, bisa dengan cara pengendapan, penyaringan atau  secara reaksi kimia sehingga bahan yang keluar tersebut menjadi bebas  dari bahan-bahan yang berbahaya.

 

ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN PERUSAHAAN INDUSTRI

 

      Analisa dampak lingkungan atau yang biasa disingkat AMDAL adalah  salah satu studi yang mengidentifikasi, mempredikasi, menginterpretasi  dan mengkomunikasi pengaruh dari suatu kegiatan manusia, khususnya  suatu proyek pembangunan fisik, terhadap lingkungan.

      Tujuan dilaksanakan AMDAL adalah untuk memperkecil pengaruh  negatif atau pengaruh positif dari kegiatan manusia terhadap lingkungan.
Dalam pelaksanaannya sebaiknya digunakan metodologi AMDAL yang  tepat. Pendekatan yang terlalu sulit atau terlalu sederhana sebaiknya  dihindarkan.

 

FAKTOR WAKTU DALAM AMDAL
Waktu yang diperlukan untuk penyusunan AMDAL sangat berbeda,  untuk proyek yang penting sering kali diperlukan data sekitar 2 – 3 tahun.  Sedangkan untuk penyusunan laporan biasanya memakan waktu  tergantung pada besar kecilnya proyek, dapat 18 – 24 bulan, tetapi dapat  juga pendek 3 – 6 bulan atau sangat panjang lebih dari 2 tahun.

 

 

 

PROSEDUR ADMINISTRATIF AMDAL
Kerangka administratif pelaksanaan AMDAL yang akan dijelaskan  adalah kerangka umum yang dapat dikembangkan dan diterapkan  menurut spesifikasi tata pengaturan setiap Negara. Prosedur tersebut  dapat digunakan dalam bentuk yang paling sederhana tetapi juga dapat  dikembangkan lebih luas.

 

PELAKU KEGIATAN AMDAL

 

      Para pelaku yang berperan dalam kegiatan AMDAL, yang terdiri dari  pengambil keputusan, penilai, pelaksana proyek, penelaan, instansi –  instansi pemerintah yang berkepentingan terhadap proyek, tim penasehat  ahli, masyarakat dan badan – badan internasional.

 

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP  PEMBANGUNAN INDUSTRI

Sebagaimana diarahkan dalam GBHN Tahun 1988, pembangunan industri  merupakan bagian dari pembangunan ekonomi jangka panjang untuk  mencapai stucture ekonomi yang semakin seimbang dari sektor industri  yang maju dan didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Selanjutnya  digariskan pula bahwa proses industrialisasi harus mampu mendorong  berkembangnya industri sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi,  pencipta lapangan kerja baru, sumber peningkatan ekspor dan pengh-ematan devisa, penunjang pembangunan daera, penunjang pembangunan  sektor-sektor lainnya sekaligus wahana pengembangan  dan penguasaan  teknologi.

Industrialisasi merupakan pilihan bagi bangsa Indonesia untuk mening-katkan kesejahteraan kehidupannya. Hal tersebut antara lain disebabkan  terbatasnya lahan pertanian. Industrialisasi merupakan suatu jawaban  terhindarnyan tekanan penduduk terhadap lahan pertanian. Yang perlu  mendapatkan perhatian ialah bahwa industri merupakan salah satu  sektor pembangunan yang sangat potensial untuk merusak dan  mencemari lingkunga . apabia hal ini tidak dapat perhatian serius maka  ada kesan bahwa antara industri dan lingkungan hidup tidak berjalan  seiring, dalam arti semakin maju industri maka semakin rusak lingkungan  hidup itu.

Industri yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan taraf hidup  manusia akan memberikan dampak begatif pula berupa pencemaran dan  kerusakan lingkungan. Unsur – unsur pokok yang diperlukan untuk  kegiatan industri antara lain adalah sumber daya alam ( berupa bahan  baku, energi dan air), sumberdaya manusia ( berupa tenaga kerja peda  berbagai tingkatan pendidikan), serta peralatan.

 

 

 

 

Sumber:

http://alvyandifadhilah17.blogspot.co.id/2013/01/pembangunan-idustri-dan-dampak-pada.html

https://shoetiaone.wordpress.com/2011/12/15/keracunan-bahan-logammetaloid-pada-industrialisasi/

http://nuraditama.blogspot.co.id/2013/01/keracunan-bahan-logammetaloid-pada.html

http://analizer-d.blogspot.co.id/2015/02/masalah-lingkungan-dalam-pembangunan-industri.html